JAKARTA — Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI itu menyampaikan kecaman melalui keterangan tertulis, Minggu (27/9/2026). Syahrul menilai pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB mengabaikan prinsip penghormatan atas kedaulatan negara.
"Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional," tegas Syahrul.
Syahrul menegaskan Indonesia tetap terbuka terhadap kritik dan dialog menyangkut pembangunan, hak asasi manusia, serta kesejahteraan masyarakat di Papua. Namun, pembahasan itu harus didasarkan pada fakta, data yang terverifikasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan Indonesia.
"Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendeligitimasi Indonesia," ujarnya.
Syahrul meminta pemerintah memperkuat diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik. Ia juga mendesak pemerintah memperkuat jejaring diplomasi Indonesia di kawasan tersebut.
BKSAP DPR menegaskan komitmennya untuk memperkokoh kerja sama parlemen dengan negara-negara Pasifik. Kerja sama itu sekaligus untuk menjaga kepentingan nasional, kedaulatan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.