JAYAPURA — Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu menyatakan RUU Konektivitas akan membahas sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antardaerah. Regulasi tersebut disiapkan untuk menciptakan sistem transportasi nasional yang lebih terintegrasi.
Menurut Badikenita, salah satu poin yang akan diatur adalah larangan monopoli harga tiket pesawat pada jalur penerbangan tertentu. Aturan itu dinilai penting agar biaya angkutan udara tidak membebani warga di daerah terpencil.
Badikenita menegaskan fungsi transportasi tidak sebatas memindahkan manusia dari satu daerah ke daerah lain. Transportasi juga berperan dalam distribusi barang, pemenuhan kebutuhan pokok, serta kelancaran logistik masyarakat.
"RUU Konektivitas ini akan membahas sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antardaerah. Nanti akan diatur agar tidak ada monopoli harga tiket pesawat pada jalur penerbangan tertentu," katanya.
Anggota Komite II DPD RI dari Papua Henock Puraro menambahkan, Kabupaten Jayapura dipilih sebagai lokasi pertemuan karena posisi strategisnya sebagai salah satu simpul transportasi di Papua.
"Kami memilih Kabupaten Jayapura karena kabupaten ini menjadi hub transportasi yang terintegrasi di Provinsi Papua," ujar Henock.
Ia menilai berbagai masukan dalam forum itu menunjukkan masih perlunya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan transportasi nasional, khususnya di Papua. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi sekaligus masukan penyusunan RUU Konektivitas.
"Penguatan konektivitas ini diharapkan dapat membuka akses menuju wilayah pedalaman, memperlancar distribusi kebutuhan pokok dan logistik, serta mendukung pemerataan pembangunan di Papua dan wilayah Indonesia lainnya," ungkapnya.
Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yocku menilai transportasi merupakan fondasi penting pembangunan Papua. Kabupaten Jayapura memiliki posisi strategis sebagai simpul pergerakan orang dan barang di wilayah tersebut.
Dari sektor jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan Deni menyampaikan sejumlah koridor prioritas pemerintah. Salah satunya Trans Papua Segmen VII Jayapura–Memberamo–Elelim–Wamena serta sejumlah ruas jalan di Kabupaten Jayapura.
Pembangunan sebagian ruas Trans Papua Segmen VII dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, masih terdapat 20 jembatan semipermanen pada segmen tersebut yang menjadi tantangan pengembangan konektivitas darat.
Dari sektor udara, Bandara Sentani menjadi salah satu simpul utama penerbangan di Papua. Bandara tersebut melayani penerbangan perintis ke 18 wilayah kabupaten.
Pengelola bandara juga memberikan insentif kepada maskapai untuk membuka rute baru dan meningkatkan frekuensi penerbangan. Hingga 2026, lahan Bandara Sentani yang telah disertifikatkan mencapai 144 hektare.
Konektivitas laut menghadapi tantangan tersendiri. PT Pelindo menyampaikan perlunya pembangunan ekosistem transportasi laut yang terintegrasi, pengembangan pelabuhan dan dermaga, serta dukungan pendanaan dan investasi.
PT Pelni mengoperasikan delapan kapal penumpang trayek reguler yang menghubungkan Papua dengan sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, Surabaya, Makassar hingga Jayapura. Lahan Pelabuhan Depapre yang telah disertifikatkan mencapai 14,5 hektare.