PAPUA — Senator Bernie Sanders resmi mengajukan Ban Flock Act, RUU yang melarang lembaga federal Amerika Serikat memakai automatic license plate reader (ALPR) atau menyerap data dari kamera plat nomor milik polisi lokal dan perusahaan swasta. Meski judulnya menyebut Flock, isi RUU berlaku untuk semua sistem ALPR. Pelanggar aturan ini terancam kehilangan dana hibah dari lima kementerian federal.
Flock merupakan vendor ALPR terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 120.000 kamera terpasang. Jaringan kameranya memproses lebih dari 20 miliar pembacaan kendaraan setiap bulan, berdasarkan keterangan perusahaan dalam unggahan blog pada Februari lalu. Skala operasi inilah yang membuat Flock jadi sasaran utama kritik publik.
RUU yang diajukan Sanders (D-Vermont) tidak menyebut nama Flock secara eksplisit dalam batang tubuhnya. Aturan ini menyasar seluruh sistem ALPR tanpa terkecuali, termasuk yang dioperasikan kepolisian daerah maupun pihak swasta.
Ada dua pengecualian yang diizinkan RUU ini. Pertama, penggunaan ALPR untuk penarikan tol. Kedua, penggunaan yang disetujui Kongres lewat undang-undang terpisah di masa depan, dengan syarat masa penyimpanan data dibatasi maksimal 48 jam.
Pemerintah negara bagian dan daerah yang menolak mematuhi aturan ini akan kena sanksi finansial. Mulai tahun fiskal pertama setelah RUU disahkan, mereka kehilangan akses hibah dari lima kementerian federal, termasuk Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Warga Amerika juga diberi hak menggugat pemerintah federal atas pelanggaran aturan ini. Selain itu, jaksa agung negara bagian diberi kewenangan menegakkan undang-undang tersebut.
Gelombang protes dari berbagai komunitas membuat Flock melunak. Sejumlah daerah menangguhkan penggunaan kamera, dan semakin banyak yang membatalkan kontrak mereka. Menghadapi tekanan itu, Flock memperketat kebijakan internalnya.
Pada Agustus, CEO Garrett Langley mengumumkan masa penyimpanan data default baru selama tujuh hari, turun dari sebelumnya 30 hari. Langley sebelumnya bersikeras bahwa cara polisi memakai kamera sepenuhnya diserahkan ke agensi lokal.
Flock juga mewajibkan pelanggan memakai alat audit yang otomatis mengunci akses petugas saat terdeteksi pencarian tidak wajar. Petugas baru bisa masuk kembali setelah melalui peninjauan.
Salah satu kasus penyalahgunaan paling menonjol melibatkan mantan petugas kepolisian Milwaukee. Ia mengaku bersalah atas pelanggaran etika setelah tercatat 179 kali mencari data mantan pasangannya dan pria lain, dengan alasan pencarian tertulis "investigation".
Dalam wawancara podcast terbaru, investor Jason Calacanis mengusulkan sistem "double-key" yang mewajibkan dua orang menyetujui setiap pencarian. Langley menyebut ide itu masih "on the whiteboard" atau baru sebatas wacana internal.
RUU ini mendapat dukungan dari Representative Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) dan Senator Jeff Merkley (D-Ore.) sebagai co-sponsor. Meski begitu, peluangnya lolos di Kongres tergolong kecil, seperti kebanyakan rancangan undang-undang lain yang diajukan anggota minoritas.
Langkah Sanders ini menandai eskalasi konflik antara pembuat kebijakan dan industri pengawasan berbasis kamera di Amerika Serikat. Isu privasi dan penyalahgunaan data kian jadi sorotan setelah sejumlah kasus penyelewengan terungkap ke publik.
Bagi pengguna teknologi di Indonesia, perkembangan ini jadi cermin soal bagaimana pengawasan berbasis kamera dan data kendaraan bisa memicu perdebatan soal batas privasi. Sejumlah kota di dalam negeri juga mulai mengadopsi sistem pembacaan plat nomor untuk penegakan lalu lintas dan parkir, meski regulasi perlindungan datanya belum seketat di Amerika Serikat.