PAPUA — PT Yili Indonesia Dairy menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI serta sejumlah perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia usaha mikro dan kecil (UMK) pangan di daerah. Kolaborasi itu dijalankan lewat Program Kuliah Kerja Nyata Tematik Keamanan Pangan (KKNT KP), inisiatif BPOM yang menempatkan mahasiswa sebagai fasilitator dan kader keamanan pangan di desa-desa.
Presiden Direktur PT Yili Indonesia Dairy, Yu Miao, menyatakan kemajuan Indonesia perlu dibangun secara merata, termasuk dengan memberi perhatian pada pengembangan daerah di luar Jawa. Menurutnya, perguruan tinggi berperan sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah, sementara UMK menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
"Melalui kolaborasi bersama BPOM dan perguruan tinggi, Yili ingin turut berkontribusi dalam menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah," kata Yu Miao.
Program KKNT KP memberdayakan mahasiswa perguruan tinggi untuk berperan sebagai Fasilitator Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan. Sebelum diterjunkan ke desa, para mahasiswa menerima pembekalan teknis mengenai keamanan pangan.
Bekal itu menjadi modal mereka untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat serta pelaku UMK pangan olahan. Pendekatan ini menempatkan mahasiswa sebagai penghubung antara pengetahuan kampus dan kebutuhan praktis pelaku usaha di lapangan.
UMK pangan olahan menghadapi persoalan klasik: keterbatasan pengetahuan soal standar keamanan pangan, sanitasi, hingga pengurusan izin edar. Pendampingan langsung dari mahasiswa dinilai lebih efektif karena berlangsung di lokasi usaha, bukan lewat pelatihan sekali jadi.
Bagi Yili Indonesia, keterlibatan dalam program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Perusahaan menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada pusat-pusat ekonomi utama.
Selain menyasar pelaku usaha, program ini menyentuh dua lapis lain: kapasitas masyarakat dan institusi pendidikan di daerah. Perguruan tinggi yang terlibat mendapat kanal untuk mengaplikasikan ilmu keamanan pangan secara langsung di masyarakat.
Model kolaborasi semacam ini mempertemukan tiga pihak dengan kepentingan berbeda. BPOM membutuhkan ujung tombak di desa, kampus butuh ruang praktik nyata, sementara pelaku UMK pangan memerlukan pendampingan teknis yang terjangkau.
Efek jangka panjang program bergantung pada seberapa jauh pendampingan berlanjut setelah masa KKN selesai. Pelaku UMK pangan umumnya butuh pendampingan berulang, terutama saat mengurus sertifikasi dan menjaga konsistensi standar produksi.
Keterlibatan perusahaan swasta dalam program semacam ini juga menjadi sinyal bagaimana sektor swasta menempatkan pengembangan SDM daerah sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang, bukan sekadar program tanggung jawab sosial yang berhenti di seremonial.