Kementerian PPN/Bappenas mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua dengan menekankan perencanaan matang dan terintegrasi dari pusat hingga daerah. Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menyampaikan hal itu dalam kunjungan ke Wamena, Papua Pegunungan, dengan menyoroti biaya hidup tinggi dan perlunya penyederhanaan regulasi demi percepatan investasi.
WAMENA — Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menegaskan komitmen pemerataan pembangunan di Tanah Papua. Deputi Bidang Infrastruktur Abdul Malik Sadat Idris menyebut pemerataan itu penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.
Menurut Abdul, pembangunan di Tanah Papua memerlukan pendekatan berbeda karena karakteristik dan kebutuhannya tidak sama dengan wilayah lain. Ia menilai perencanaan harus matang dan terintegrasi dari pusat hingga daerah.
Papua Pegunungan Dinilai Butuh Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan
Sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Pegunungan dinilai memerlukan penyederhanaan sistem regulasi dan perizinan di berbagai sektor. Langkah itu disebut penting untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Abdul mencontohkan daerah lain yang dinilai sudah kelebihan regulasi dengan sistem perizinan kompleks. Ia berharap Papua Pegunungan tidak mengalami hal serupa agar percepatan pembangunan lebih cepat terwujud.
"Kami contohkan di daerah lainnya itu sudah berlebih regulasi dan sistem perizinannya kompleks maka agak ribet. Kami harap di Papua Pegunungan tidak demikian supaya percepatan pembangunannya cepat terwujud dengan adanya investor," ujarnya.
Otonomi Khusus Diminta Dimanfaatkan untuk Kesejahteraan Orang Asli Papua
Abdul menjelaskan enam provinsi di Tanah Papua perlu memanfaatkan kekhususan melalui pelaksanaan otonomi khusus. Menurut dia, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP).
"Kami harap dengan daerah khusus seperti ini dapat memudahkan OAP dapat berusaha, bekerja, sekolah maupun investasi dari luar itu masuk," katanya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen pada 2025 dan diharapkan terus meningkat pada 2026. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7,5 persen pada 2027.
Biaya Hidup Tinggi di Papua Pegunungan Jadi Tantangan Pemerataan
Kondisi biaya hidup di Papua Pegunungan yang relatif tinggi turut disoroti dalam kunjungan tersebut. Abdul menilai kondisi itu menjadi tantangan yang harus dijawab melalui pemerataan pembangunan.
"Masyarakat di Pulau Jawa sedikit-sedikit ribut ketika bahan bakar minyak dan bahan pokok naik, tetapi masyarakat di sini Papua Pegunungan sudah biasa hidup dengan tingkat kemahalan," katanya.
Dari sisi target nasional, Bappenas berharap pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dapat menekan angka kemiskinan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Pemerataan pembangunan diharapkan semakin dirasakan masyarakat di timur Indonesia melalui peningkatan peran pemerintah pusat.
