MANOKWARI — Kemampuan fiskal Papua Barat dinilai masih terbatas, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat. Kondisi itu membuat pemerintah daerah diminta lebih cermat menentukan prioritas dan disiplin mengelola anggaran.
Lakotani menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRP akan menjadi perhatian sungguh-sungguh pemerintah daerah. Rekomendasi itu tidak berhenti sebagai bagian dari dokumen persetujuan anggaran, tetapi dipakai untuk menyempurnakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.
Percepatan Program Diminta Tetap Jaga Tertib Administrasi
Setelah seluruh tahapan Perubahan APBD selesai, jajaran pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan program. Percepatan itu tetap harus menjaga kualitas pelaksanaan dan tertib administrasi.
"Percepatan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, tertib administrasi, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengejar tingkat penyerapan anggaran, tetapi memastikan kualitas belanja dan manfaatnya sampai kepada masyarakat," kata Lakotani.
Menurutnya, APBD-P 2026 harus merespons dinamika pembangunan dan kebutuhan mendesak hingga akhir tahun anggaran. Program yang dijalankan juga harus memastikan sasaran pembangunan dapat tercapai.
Pendidikan hingga Konektivitas Jadi Prioritas Pembangunan
Papua Barat masih menghadapi kebutuhan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, lapangan kerja, ekonomi masyarakat, infrastruktur dasar, konektivitas, dan pelayanan publik. Pembangunan diarahkan pada program yang memberikan dampak terukur dan berkelanjutan, terutama bagi Orang Asli Papua, tanpa mengabaikan pelayanan bagi seluruh masyarakat.
"APBD merupakan investasi kebijakan yang menunjukkan seberapa jauh pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat," ucapnya.
Lakotani menyebut pemerintah daerah dan DPRP memiliki fungsi serta kewenangan masing-masing dalam pengelolaan pemerintahan. Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menghadirkan pembangunan berkualitas dan pelayanan publik yang lebih baik.
Perbedaan pandangan selama pembahasan anggaran disebutnya sebagai bagian dari dinamika pemerintahan. Setelah keputusan diambil, seluruh pihak perlu memastikan keputusan tersebut dilaksanakan secara konsisten.
DPRP Apresiasi Dinamika Sidang Tiga Hari
Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan APBD-P 2026. Menurutnya, dinamika persidangan selama tiga hari berjalan dengan baik.
"Selama tiga hari dinamika persidangan dan hearing berjalan dengan baik. Semua ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui masing-masing fraksi dan komisi," sebutnya.
Orgenes juga menyampaikan terima kasih kepada wartawan dan tokoh agama yang mengikuti jalannya persidangan. Keterlibatan berbagai pihak dinilai membantu menyampaikan kerja DPRP kepada masyarakat.
Dengan berakhirnya rangkaian pembahasan, Orgenes menegaskan seluruh proses persidangan telah sampai tahap akhir. Berakhirnya sidang tidak berarti berakhir pula pengawasan.
