JAYAPURA — Gubernur Papua Matius Fakhiri menegaskan pemberian label Dana Otsus pada setiap proyek DTI bukan sekadar urusan administrasi. Menurutnya, warga di kampung-kampung perlu tahu bahwa jalan, jembatan, atau fasilitas umum yang dibangun di sekitar mereka bersumber dari dana Otsus.
Fakhiri menyampaikan hal itu saat membahas pembagian DTI Papua 2027 kepada delapan kabupaten dan satu kota. Proporsi pembagian ditetapkan 65 persen untuk provinsi dan 35 persen untuk kabupaten/kota.
Mengapa Label Dana Otsus Dianggap Penting
Menurut Fakhiri, label tersebut menjawab pertanyaan warga yang selama ini meragukan manfaat dana Otsus bagi kehidupan mereka. Ia menilai keraguan itu muncul karena masyarakat tidak mengetahui proyek mana yang dibiayai dana tersebut.
"Saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana Otsus," kata Fakhiri. "Supaya masyarakat tahu bahwa yang dibangun itu memang dari dana Otsus," ujarnya.
Ia menambahkan, dana Otsus tidak boleh berhenti di meja kepala daerah. "Dana itu bukan untuk kami para kepala daerah menikmati," kata Fakhiri. "Tetapi harus kembali kepada rakyat," ujarnya.
Jumlah Orang Asli Papua Jadi Dasar Alokasi
Pembagian DTI ke masing-masing kabupaten dan kota tidak sama besar. Fakhiri menyebut jumlah Orang Asli Papua menjadi salah satu dasar dalam menentukan alokasi dana Otsus di tiap wilayah.
Selain pembagian anggaran, Pemprov Papua akan memperkuat program konektivitas di daerah tertinggal. Program itu diharapkan membuka akses warga untuk membawa hasil kebun keluar dari kampung dan meningkatkan manfaat ekonomi.
Amanah Pengelolaan ke Bupati dan Wali Kota
Fakhiri meminta para bupati dan wali kota mengelola DTI sesuai amanah karena sumbernya dana Otsus. Kepala daerah juga diminta menjelaskan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Pengelolaan yang transparan dinilai menjadi kunci agar program konektivitas dan pembangunan infrastruktur lain benar-benar dirasakan warga di daerah tertinggal.
