Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) memperkuat program Satu Data Indonesia di wilayah Papua Pegunungan untuk menghasilkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua KEPPOKP Velix V Wanggai menyatakan data yang terhubung antara delapan kabupaten dan provinsi menjadi syarat utama penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran. Penguatan data ini juga menyentuh sektor pelayanan kesehatan, termasuk konektivitas data penduduk Orang Asli Papua (OAP) di RSUD Wamena.
WAMENA — Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) menegaskan pentingnya penyiapan data yang akurat dalam merancang rencana jangka pendek, menengah, dan panjang di tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan. Ketua KEPPOKP Velix V Wanggai menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis di Wamena, Senin.
Menurut Velix, keberhasilan suatu program perencanaan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia. Program Satu Data Indonesia dinilainya menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan karena semua keputusan berangkat dari data yang valid.
Mengapa Data Akurat Menentukan Arah Pembangunan Papua Pegunungan
Velix menjelaskan bahwa membangun Papua Pegunungan ke depan membutuhkan data akurat yang saling terhubung antara delapan kabupaten dan provinsi. Tanpa keterhubungan itu, pemerintah pusat maupun provinsi akan kesulitan menyusun program yang sesuai kebutuhan riil tiap daerah.
"Untuk menyukseskan suatu program perencanaan pembangunan maka perlu adanya penyiapan data yang baik dan akurat. Hal ini sejalan dengan program satu data Indonesia yang tujuannya mempercepat pembangunan yang diawali dari data," kata Velix.
Ia menambahkan, data yang akurat dari setiap kabupaten menjadi acuan dalam merumuskan program ke depan. Pemerintah pusat dan provinsi memerlukan gambaran yang sama agar program yang dirancang tidak salah sasaran.
Satu Data Indonesia dan Standar Data Nasional
Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Velix menyebut kebijakan ini bertujuan menciptakan satu standar data secara nasional.
Standar tunggal itu, lanjutnya, membuat data mudah diakses dan dibagi pakaikan antar-instansi. Dampaknya, pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan transparan, serta pembangunan lebih tepat sasaran.
"Tujuannya adalah menciptakan satu standar data secara nasional yang mudah diakses dan dibagi pakaikan antar-instansi sehingga pengambilan keputusan lebih efektif, transparan dan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran," ujar Velix.
Data Penduduk OAP dan Layanan Kesehatan di RSUD Wamena
Velix mencontohkan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang juga melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat di tujuh kabupaten lain di Papua Pegunungan. Kondisi ini menuntut data kependudukan yang rapi dan terkoneksi lintas daerah.
Data penduduk Orang Asli Papua (OAP) Pegunungan di delapan kabupaten perlu diperkuat dan saling terhubung. Dengan begitu, pelayanan di RSUD Wamena dapat diberikan tanpa pungutan biaya karena status kependudukan pasien jelas dan klaim dapat diproses melalui kerja sama antar daerah.
"Data-data penduduk orang asli Papua (OAP) Pegunungan di delapan kabupaten perlu diperkuat dan terkoneksi, sehingga dalam pelayanan di RSUD Wamena itu tidak dipungut biaya dan status kependudukannya jelas sehingga dalam pelayanan memperoleh klaim karena adanya kerja sama antar daerah," kata Velix.
Penguatan data lintas kabupaten ini menjadi bagian dari upaya KEPPOKP memastikan percepatan pembangunan di Papua Pegunungan berjalan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asumsi.
