SUGAPA — Tiga warga sipil dan satu janin yang masih dalam kandungan menjadi korban dalam serangkaian penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, selama sepekan terakhir. Korban tewas terdiri dari seorang gembala bernama Elianus Agimbau, pemuda Okto Tigau, serta Melkiana Duwitau yang sedang hamil tujuh bulan.
Melkiana Duwitau tewas bersama janinnya setelah terkena tembakan saat berada di rumahnya di Distrik Sugapa, Kamis (2/7/2026) malam. Tim medis di RSUD Intan Jaya sempat melakukan operasi untuk mengeluarkan janin dari kandungan korban dengan harapan dapat menyelamatkannya, namun nyawa janin tersebut tidak tertolong.
Kronologi Penembakan dan Korban Berjatuhan
Sumber Jubi di Intan Jaya, Marten Weya, yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan aksi protes, menyebutkan bahwa keempat korban tewas dalam kurun waktu 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Ia menduga pelaku penembakan adalah anggota TNI non organik yang bertugas di wilayah tersebut.
“Dalam satu minggu ini, TNI non organik di Kabupaten Intan Jaya [diduga] terus menewaskan empat warga sipil. Salah satunya adalah janin yang masih dalam kandungan ikut meninggal,” kata Marten Weya melalui pesan suara kepada Jubi, Jumat (3/7/2026).
Ribuan Warga Turun ke Jalan, Tuntut Pengusutan Tuntas
Puncak kemarahan warga terjadi setelah tewasnya Melkiana Duwitau dan janinnya. Ribuan masyarakat Intan Jaya, bersama pelajar dan mahasiswa, menggelar aksi protes pada Jumat (3/7/2026). Massa mengarak jenazah Melkiana dan janin yang telah dikeluarkan dari RSUD Intan Jaya menuju lapangan sepak bola Sugapa sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka di Kampung Wandonga, Distrik Sugapa.
“Kami rakyat Intan Jaya meminta kasus ini harus diproses dan dituntaskan segera,” ujar Marten Weya dalam orasinya.
Para pengunjuk rasa mendesak aparat penegak hukum untuk mengadili pelaku penembakan sesuai proses hukum yang berlaku. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya memfasilitasi pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini.
Tuntutan Dialog dengan Pemerintah Pusat dan Ancaman Pemekaran Wilayah
Massa aksi juga mendesak Pemkab Intan Jaya untuk segera memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan mahasiswa dan elemen masyarakat dengan Menteri Pertahanan serta Presiden RI. Mereka menganggap situasi keamanan di Intan Jaya sudah memasuki level darurat dan memerlukan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
“Pemkab Intan Jaya segera memfasilitasi mahasiswa dan berbagai elemen yang ada di Intan Jaya, untuk dialog langsung dengan Menteri Pertahanan dan Presiden RI, terkait darurat militer di Intan Jaya,” ucap Marten Weya.
Jika dugaan pelanggaran HAM dan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi, masyarakat mengancam akan meminta Kabupaten Intan Jaya dikembalikan ke Kabupaten Paniai, yang merupakan kabupaten induk. Ancaman ini menjadi tekanan politik terbaru bagi pemerintah daerah setempat di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di wilayah pegunungan tengah Papua tersebut.
